Perlindungan data pribadi semakin menjadi topik penting di era digital. Setiap kali kita bertransaksi online, menggunakan media sosial, atau bahkan saat mengakses layanan kesehatan, data pribadi kita berisiko disalahgunakan. Namun, di Indonesia, upaya melindungi data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena regulasi yang terfragmentasi. Bayangkan ada lebih dari 32 aturan berbeda yang mengatur data pribadi di sektor-sektor seperti keuangan, kesehatan, dan telekomunikasi—semuanya dengan pendekatan yang beragam. Inilah mengapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 sangat penting.

Mengapa Regulasi yang Terpadu Itu Penting?

Saat ini, banyak peraturan sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti UU Perbankan, UU Telekomunikasi, dan UU Kesehatan. Masing-masing sektor memiliki fokus perlindungan yang berbeda. Misalnya, di sektor perbankan, UU No. 10/1998 menekankan pentingnya kerahasiaan data keuangan nasabah. Di sisi lain, UU Kesehatan No. 36/2009 sangat ketat dalam melindungi data medis pasien. Selain itu, UU Telekomunikasi No. 36/1999 mengatur penyimpanan dan penggunaan data dalam konteks komunikasi dan informasi. Akibatnya, definisi dan perlakuan data pribadi tidak seragam, dan penegakan hukum pun bisa berbeda tergantung pada sektor yang bersangkutan.

Tumpang tindih ini menyebabkan kebingungan dan ketidakkonsistenan. Misalnya, data kesehatan yang dikirim melalui layanan telekomunikasi dapat masuk ke dalam dua regulasi berbeda: UU Kesehatan dan UU Telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi bisa menghadapi ketidakjelasan mengenai aturan mana yang harus mereka patuhi. Begitu pula dengan data keuangan yang diproses oleh perusahaan teknologi keuangan (fintech), di mana peraturan perbankan dan peraturan tentang transaksi elektronik dapat berbenturan. Ketidakharmonisan ini membuat pelaksanaan perlindungan data menjadi sangat rumit, bahkan bagi ahli hukum sekalipun.

Ketika regulasi tidak selaras, risiko pelanggaran data pribadi menjadi lebih tinggi. Data pribadi bisa dengan mudah jatuh ke tangan yang salah, yang dapat menyebabkan kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, atau bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Misalnya, jika data keuangan seseorang diretas karena lemahnya perlindungan, mereka bisa mengalami kerugian besar, dan ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital di Indonesia.

Apa yang Membuat UU PDP 2022 Penting?

UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 berperan sebagai payung hukum yang mengintegrasikan semua aturan yang sebelumnya terfragmentasi. Dengan UU ini, seluruh sektor wajib mematuhi standar perlindungan yang seragam. Ini memberikan perlindungan yang lebih kuat dan kejelasan hukum yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini.

UU PDP menetapkan prinsip-prinsip seperti:

1. Persetujuan yang Jelas: Data pribadi hanya bisa digunakan dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data.
   
   

2. Hak Pengguna atas Data: Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana datanya digunakan dan bisa meminta akses atau penghapusan data mereka.
   
   

3. Transparansi: Organisasi harus transparan tentang pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Selain itu, UU ini memberikan kepastian hukum yang membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan data pribadi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Apa yang Akan Terjadi Jika Tidak Ada Harmonisasi?

Disharmonisasi regulasi memiliki beberapa risiko yang membutuhkan respon serius dari pemerintah serius, karena berpotensi akan menimbulkan diantaranya: 

1. Kebingungan Hukum: Perusahaan bisa kebingungan dalam memahami regulasi mana yang harus dipatuhi, sehingga potensi pelanggaran data meningkat.
   
   

2. Perlindungan yang Tidak Merata: Beberapa sektor mungkin menerapkan standar perlindungan data yang lebih lemah, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
   
   

3. Meningkatnya Ancaman Keamanan: Ancaman dunia maya seperti peretasan dan pencurian data dapat lebih mudah terjadi, karena tidak ada standar yang kuat dan terkoordinasi untuk mencegahnya.

Ketidakharmonisan regulasi juga akan mempersulit upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran data. Tanpa aturan yang terintegrasi, pelanggar bisa memanfaatkan celah hukum, membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, ketika ada pelanggaran data di sektor kesehatan yang melibatkan teknologi komunikasi, otoritas mungkin akan saling lempar tanggung jawab karena aturan sektoral yang berbeda.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Perlindungan Data

UU PDP 2022 adalah langkah besar, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan serius. Pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut:

1. Sosialisasi yang Efektif: Masyarakat dan pelaku bisnis harus memahami hak dan kewajiban mereka di bawah UU ini. Edukasi tentang pentingnya perlindungan data harus digencarkan.
   
   

2. Memperkuat Keamanan Data: Dengan ancaman dunia maya yang terus berkembang, investasi dalam infrastruktur keamanan data sangat diperlukan untuk melindungi informasi pribadi.

   
   

3. Pengawasan yang Kuat: Harus ada lembaga pengawas independen yang memastikan UU ini dipatuhi dan pelanggaran data ditangani dengan serius.

Melindungi data pribadi bukan hanya tentang menjaga privasi, tetapi juga soal kepercayaan dan keamanan. Di era dimana hampir semua layanan bersifat digital, kepercayaan masyarakat pada perlindungan data sangat penting. Jika orang tidak percaya data mereka aman, mereka akan ragu menggunakan layanan digital, yang akhirnya merugikan ekonomi digital Indonesia.

Dengan UU Perlindungan Data Pribadi, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat dan aman secara digital. Implementasi yang baik dari UU ini akan melindungi masyarakat, meningkatkan kepercayaan pada layanan digital, dan memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi ancaman dunia maya yang semakin kompleks.