JAKARTA — Transformasi digital di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus ditempatkan sebagai reformasi kelembagaan, bukan sekadar menambah aplikasi atau memindahkan prosedur manual ke sistem elektronik. Topik ini menjadi pokok paparan Dr. Sofian Lusa, akademisi sekaligus CEO PT Osnova Cyber Innovation, dalam Rapat Pembahasan Reformasi Elektoral: Manajemen Tata Kelola Teknis Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Diskursus Metode Pemberian Suara pada Pemilu di Luar Negeri, yang diselenggarakan di Jakarta pada 21–24 Juli 2026.

Forum tersebut melibatkan unsur KPU tingkat nasional, termasuk Ketua dan Anggota KPU, jajaran Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektorat Utama, unit kerja eselon II, serta tenaga ahli KPU. Kehadiran para pengambil keputusan dan pelaksana teknis dinilai penting agar gagasan transformasi digital tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, arsitektur sistem, tata kelola data, dan rencana implementasi yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

Dr. Sofian Lusa menegaskan bahwa pemerintahan digital tidak identik dengan banyaknya aplikasi. Pemerintahan digital justru membutuhkan kesatuan arsitektur, proses bisnis yang terintegrasi, standar data yang konsisten, pembagian kewenangan yang jelas, serta sistem yang mampu saling berkomunikasi. Dalam konteks KPU, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena penyelenggaraan Pemilu melibatkan data berskala nasional, tahapan yang saling bergantung, struktur organisasi berjenjang, serta pelayanan kepada pemilih di dalam dan luar negeri.

Transformasi karena itu perlu dimulai dari pemetaan ulang proses bisnis. Distribusi informasi kepada pemilih, pemutakhiran data, validasi identitas, pencatatan penggunaan hak pilih, dukungan operasional TPS, pengelolaan hasil, hingga penyimpanan jejak audit harus dipetakan sebagai satu rangkaian layanan. Teknologi kemudian digunakan untuk menyederhanakan alur, mengurangi pengulangan pekerjaan, mencegah duplikasi data, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap perubahan dapat ditelusuri secara akuntabel.

Menurut Dr. Sofian Lusa, arsitektur pemerintahan digital menjadi fondasi agar pengembangan sistem KPU tidak berjalan parsial. Setiap aplikasi perlu ditempatkan dalam kerangka bersama yang mengatur hubungan antara layanan, data, infrastruktur, keamanan, dan kelembagaan. Integrasi dan interoperabilitas harus menjadi prinsip utama, sehingga sistem di tingkat KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menggunakan referensi data yang sama serta mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda tersebut. KPU mengelola data pemilih yang bernilai strategis sehingga penggunaannya harus memiliki tujuan yang jelas, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip minimalisasi data, pengendalian hak akses, pencatatan aktivitas, pengamanan teknis, pembatasan masa penyimpanan, serta prosedur penanganan insiden perlu diterapkan secara konsisten. Pendekatan privacy by design dan security by design harus dimulai sejak penyusunan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, pengujian, hingga pengoperasian sistem.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Dr. Idham Holik, berharap pembahasan ini menghasilkan rekomendasi yang operasional dan dapat menjadi pijakan bagi penyusunan peta jalan transformasi digital KPU. Arah pengembangan teknologi diharapkan dilaksanakan secara bertahap, didukung regulasi yang kokoh, kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta mitigasi keamanan siber. Setiap inovasi juga harus tetap menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

Untuk memastikan perubahan berlangsung terkendali, peta jalan dapat dimulai dengan inventarisasi aplikasi dan data, pemetaan proses bisnis, klasifikasi risiko, penetapan arsitektur target, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Tahap berikutnya mencakup integrasi sistem prioritas, uji coba terbatas, pengujian keamanan, evaluasi independen, dan perluasan berdasarkan hasil pengukuran. Pendekatan bertahap diperlukan agar inovasi tidak mengorbankan kesinambungan layanan maupun integritas penyelenggaraan Pemilu. Kesiapan kelembagaan untuk membangun pemerintahan digital yang terpadu, aman, patuh terhadap UU Pelindungan Data Pribadi, dan berorientasi kepada kepentingan pemilih. Dengan partisipasi unsur KPU tingkat nasional, forum ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan transformasi yang realistis, terukur, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.