Indonesia menempati posisi pasar gim terbesar ketiga dunia dengan sekitar 155 juta pemain aktif, dan lebih dari separuh di antaranya adalah anak berusia di bawah 18 tahun. Angka ini membawa konsekuensi yang kerap luput dari perhatian, yaitu bahwa setiap interaksi dalam gim meninggalkan jejak data pribadi. Ketika sebagian besar penggunanya tergolong kelompok rentan, tata kelola data pribadi berhenti menjadi sekadar urusan teknis dan berubah menjadi persoalan pelindungan warga negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai kerangka hukum yang menegaskan tanggung jawab tersebut, baik bagi pelaku industri gim maupun bagi lembaga yang mengaturnya.

Data Pribadi sebagai Isu Inti Industri Gim

Gim modern bukan lagi produk hiburan yang berdiri sendiri. Fitur komunikasi antarpemain, konten buatan pengguna, pembelian dalam aplikasi, hingga pengambilan data lokasi melalui GPS menjadikan gim sebagai kanal pengumpulan data yang aktif dan berkelanjutan. Kuesioner klasifikasi IGRS sendiri mengenali risiko ini melalui pertanyaan mengenai fitur interaksi daring dan akses data lokasi pemain. Ketika data itu berasal dari anak, UU 27/2022 menempatkannya pada kategori yang menuntut kehati-hatian lebih tinggi, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan yang sah dan membatasi pemrosesan pada tujuan yang jelas. Industri yang mengabaikan hal ini tidak hanya menghadapi risiko hukum, tetapi juga kehilangan kepercayaan konsumen yang menjadi modal utama pertumbuhannya.

IGRS sebagai Pengendali Data Pribadi

Dalam menjalankan klasifikasi gim, IGRS mengelola data yang jauh melampaui informasi rating. Alur pengajuan menghimpun nama badan usaha penerbit, nama penanggung jawab hukum, serta detail konten gim yang belum dirilis dan tergolong rahasia dagang. Berdasarkan UU 27/2022, Komdigi selaku penyelenggara IGRS berkedudukan sebagai pengendali data pribadi. Kedudukan ini melekatkan kewajiban untuk menerapkan langkah teknis dan organisatoris yang memadai guna melindungi data dari akses tidak sah, pengungkapan, maupun perusakan. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut membuka sanksi administratif yang bertingkat, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, hingga denda administratif.

Kewajiban Teknis dan Prinsip Perancangan

UU 27/2022 menuntut penerapan Data Protection Impact Assessment untuk pemrosesan berisiko tinggi, prinsip minimisasi data, pembatasan akses sesuai kaidah least privilege, dan penetapan periode retensi agar data yang tidak lagi diperlukan dihapus. Sistem verifikasi berbantuan AI yang tengah dikembangkan IGRS mengadopsi prinsip privacy by design, antara lain melalui mekanisme blind review yang menyembunyikan identitas penerbit dari verifikator sehingga penilaian tetap objektif sekaligus melindungi kerahasiaan data.

Kepatuhan sebagai Budaya, Bukan Sekadar Prosedur

Penerapan UU 27/2022 tidak akan efektif apabila dipahami semata sebagai kewajiban tim teknologi informasi. Setiap verifikator yang bersentuhan dengan data penerbit dalam pekerjaan sehari-hari memikul tanggung jawab yang sama untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Pelindungan data pribadi pada akhirnya adalah bagian dari kedaulatan digital, yakni kemampuan negara memastikan bahwa data warganya, termasuk anak yang menjadi mayoritas pemain, dikelola secara aman dan akuntabel. Dengan menjadikan kepatuhan sebagai budaya kerja, IGRS tidak sekadar menghindari sanksi, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan yang menjadi syarat keberlanjutan seluruh reformasi klasifikasi gim nasional.