Kebijakan pajak reciprocal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, dengan kenaikan tarif pajak sebesar 32% untuk sektor digital, memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi digital Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas sektor digital domestik yang kini berkembang pesat. Kebijakan pajak ini berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor digital, mengingat sebagian besar perusahaan digital di Indonesia bergantung pada penyedia layanan teknologi asing, seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure, yang dominan di pasar cloud Indonesia.

Penerapan pajak reciprocal 32% oleh Amerika Serikat diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan digital Indonesia yang beroperasi di pasar AS, seperti e-commerce dan fintech. Hal ini berisiko menurunkan daya saing dan menghambat ekspansi bisnis digital Indonesia ke pasar internasional (Tempo, 2025).

Sektor ekonomi digital Indonesia, yang sudah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp32,32 triliun hingga Desember 2024, menghadapi tantangan berat. Penerimaan terbesar berasal dari pajak PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sisterm Elektronik) yang mencapai Rp25,35 triliun, diikuti dengan pajak dari fintech (P2P) Rp 3,03 Triliun, kripto Rp 1,09 Triliun, dan SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah) sebesar Rp 2,85 Triliun (Tempo, 2025). Kebijakan ini juga berpotensi memicu retaliasi dari Indonesia, yang dapat memengaruhi hubungan perdagangan antara kedua negara, khususnya bagi perusahaan digital AS. Selain itu, kebijakan pajak yang lebih tinggi berpotensi mengurangi minat investor AS di sektor teknologi Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pengembangan infrastruktur digital nasional. Penurunan investasi ini bisa memperlambat transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.

Dampak Terhadap Ekonomi Digital Indonesia

Kenaikan pajak tersebut mempengaruhi berbagai sektor dalam ekonomi digital Indonesia, seperti startup teknologi dan e-commerce serta sektor fintech. Sektor startup teknologi dan e-commerce menghadapi peningkatan biaya operasional akibat kenaikan tarif layanan cloud dari penyedia AS. Kajian Intel, memprediksikan perusahaan ecommerce yang mengandalkan infrastruktur cloud untuk operasi mereka diprediksi akan mengalami penurunan margin keuntungan hingga 15-20%. Selain itu, nilai perusahaan-perusahaan digital diperkirakan akan turun 25-30% karena adanya tekanan terhadap kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya (Tempo, 2025)

Di sektor fintech, beban pajak ganda yang timbul dari tarif pajak AS dan pajak penghasilan atas pinjaman diperkirakan akan mengurangi laba bersih perusahaan peer-to-peer (P2P) lending hingga Rp1,2 triliun per tahun. Selain itu, pertumbuhan sektor fintech yang sebelumnya menunjukkan kenaikan signifikan (CAGR 45% untuk 2022-2024) kini terhambat oleh model bisnis cross-border yang semakin dibebani pajak. Ini juga mengarah pada peningkatan risiko likuiditas di sektor fintech, mengingat penurunan minat investor asing yang menguasai 70% dari pasar fintech Indonesia (kontan,2025).

Implikasi Terhadap Industri Keamanan Siber

Sektor keamanan siber di Indonesia juga terpengaruh oleh kebijakan pajak ini. Kenaikan biaya untuk lisensi dan layanan keamanan siber dari penyedia AS sebesar 20-30% menyebabkan peningkatan biaya yang akan dirasakan oleh organisasi yang bergantung pada solusi keamanan dari luar negeri. Hal ini berpotensi menurunkan adopsi solusi keamanan yang lebih efektif dan canggih, yang berdampak pada kerentanannyaterhadap ancaman serangan siber. Lebih lanjut, kesenjangan dalam pertahanan siber bisa meningkatkan risiko serangan terhadap sektor-sektor kritis, seperti perbankan dan infrastruktur nasional, yang semakin bergantung pada teknologi digital dan keamanan siber.

Untuk mengatasi dampak dari kebijakan pajak AS dan memperkuat sektor digital Indonesia, diperlukan strategi adaptasi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian digital, khususnya dalam sektor teknologi dan keamanan siber. Strategi seperti stimulus inovasi lokal dan percepatan kemandirian digital. (Tempo,2025)

1.     Stimulus Inovasi Lokal

Indonesia perlu mengembangkan teknologi dan solusi digital dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia teknologi dari AS. Salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan negosiasi bilateral dengan AS untuk memperoleh tarif pajak preferensial, serta memberikan insentif fiskal untuk pengembangan teknologi lokal. Pemerintah juga akan meluncurkan program akselerasi kemandirian teknologi dan keamanan siber yang akan mendorong pertumbuhan sektor ini.

2.     Percepatan Kemandirian Digital

Pemerintah juga fokus pada percepatan kemandirian digital melalui pengalihan teknologi dan pengembangan kapasitas lokal, serta penguatan ekosistem penelitian dan pengembangan solusi teknologi dalam negeri. Langkah ini akan diimbangi dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri, terutama dari AS, dengan menggandeng mitra teknologi non-AS.

Kesimpulan

Kebijakan pajak AS berpotensi mengganggu pertumbuhan sektor digital Indonesia, namun dengan strategi adaptasi yang komprehensif, pemerintah dapat mengurangi dampak negatifnya. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan instrumen pajak yang ada, seperti pajak kripto dan SIPP, serta memperkuat diplomasi ekonomi. Kerja sama antara otoritas pajak dan Kementerian/Lembaga/Badan tekait siber Nasional menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sektor digital Indonesia. Selain itu, Diversifikasi teknologi, kolaborasi industri-akademis, dan pemberdayaan sektor lokal, Indonesia dapat mempercepat proses kemandirian digitalnya, serta memperkuat infrastruktur keamanan siber yang akan mendukung ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh.