Di era digital saat ini, pelindungan data pribadi semakin menjadi perhatian utama, terutama dengan berkembangnya teknologi biometrik seperti yang digunakan dalam proyek Worldcoin dan World ID. Proyek ini memanfaatkan pemindaian iris mata untuk verifikasi identitas, yang meskipun menawarkan potensi besar dalam menciptakan identitas digital yang aman, juga membawa risiko besar terhadap keamanan data pribadi. Salah satu kekhawatiran utama adalah sifat data biometrik yang bersifat permanen dan tidak dapat diganti, seperti halnya password, jika terjadi kebocoran data. Dalam hal ini, pelindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan individu di dunia digital yang semakin terhubung.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah awal untuk mengatur pengelolaan data pribadi, termasuk data biometrik. Namun, implementasi penuh dari undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketidaklengkapan peraturan pelaksana dan terbatasnya lembaga pengawas yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum. Hal ini terlihat dari pembekuan layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia pada Mei 2025 akibat dugaan pelanggaran regulasi terkait pengumpulan data biometrik.

Keamanan siber memainkan peran yang sangat penting dalam pelindungan data pribadi, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin besar terkait dengan penyalahgunaan data. Teknologi biometrik, yang digunakan dalam sistem identitas digital seperti World ID, memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pengumpulan data yang berlebihan atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, ketidakjelasan tujuan pengumpulan data dan potensi transfer data lintas negara tanpa perlindungan yang memadai dapat memperburuk risiko terhadap keamanan data.

Kasus Worldcoin di Indonesia menjadi contoh nyata akan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat dan peraturan yang lebih jelas dalam pengelolaan data pribadi di sektor digital. Negara-negara seperti Uni Eropa, Singapura, dan Korea Selatan telah menunjukkan pentingnya transparansi dan persetujuan eksplisit dalam pengumpulan data pribadi, serta perlunya mekanisme pengawasan yang ketat. Indonesia perlu mengambil langkah serupa dengan memperkuat regulasi dan pengawasan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pribadi.

Secara keseluruhan, pelindungan data pribadi dan keamanan siber tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Negara dan institusi perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan memperkuat kapasitas pengawasan agar dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi biometrik dan digitalisasi. Implementasi kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik di dunia yang semakin terhubung ini.