Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan profesional teknologi memperkuat fondasi kebijakan pangan berbasis data.

Integrasi dan tata kelola data pangan nasional menjadi fokus diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini membahas kebutuhan akan informasi yang akurat, saling terhubung, dan aman untuk mendukung penyusunan kebijakan pangan yang lebih terukur serta tepat sasaran.

FGD dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jajaran asisten deputi, unsur Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), akademisi, serta kalangan profesional. PT Osova turut berpartisipasi melalui perwakilannya, Sofian Lusa, yang menyampaikan pandangan mengenai pelindungan privasi dalam integrasi data.

Pembahasan menempatkan data sebagai landasan pengambilan keputusan lintas sektor, mulai dari produksi dan ketersediaan bahan pangan, persediaan, distribusi, harga, hingga kebutuhan masyarakat. Keragaman sumber tersebut menuntut keselarasan definisi, standar kualitas, metadata, serta mekanisme pertukaran informasi agar setiap instansi dapat bekerja dengan rujukan yang konsisten.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan nasional berbasis data, integrasi perlu mencakup data statistik, geospasial, keuangan, dan sumber pendukung lainnya. Kerangka Satu Data Indonesia menjadi acuan penting untuk meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi antarlembaga. Tujuannya bukan sekadar menyatukan himpunan data, melainkan memastikan informasi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab bagi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam pemaparannya, Sofian Lusa menekankan privacy by design sebagai prinsip yang perlu diterapkan sejak awal perancangan sistem integrasi dan tata kelola data pangan. Pelindungan privasi harus menjadi bagian dari desain proses bisnis, arsitektur teknologi, dan pengaturan akses, bukan tambahan setelah platform selesai dikembangkan. Pendekatan ini penting ketika pertukaran informasi melibatkan data individu, pelaku usaha, maupun penerima manfaat program.

Melalui FGD ini, penguatan tata kelola diharapkan dapat berkembang menjadi langkah kolaboratif yang bertahap dan terukur. Ekosistem data pangan yang tepercaya, mutakhir, mudah dipertukarkan, dan terlindungi akan membantu pemerintah merespons perubahan pasokan, menyusun intervensi secara lebih presisi, serta mendukung ketahanan pangan Indonesia.